Firli Bahuri Akan Dilaporkan ke Majelis KPK – Presiden Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan dilaporkan ke dewan pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terkait lagu Mars dan lagu KPK yang istrinya, Ardina Safitri, tulis hari ini.
“Laporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri karena pemberian penghargaan kepada istrinya akan dilakukan hari ini,” kata Korneles Materay selaku wartawan saat dikonfirmasi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3).
Lagu Mars & Himne KPK ciptaan Ardina Safitri selaku istri Firli Bahuri sempat menuai kecaman keras dari masyarakat. Pembuatan lagu itu dicap hanya seremonial dan tidak berdampak pada kerja pemberantasan korupsi. https://www.premium303.pro/
Selanjutnya diduga ada konflik kepentingan terkait pengangkatan istri Firli sebagai penulis yang kemudian menjadi identitas lembaga antikorupsi tersebut. Juga, Firli menyukai istrinya.
“Proses pembuatan lagu ini berlangsung secara fair, misalnya melalui pemilihan dengan kompetisi yang kemudian memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengeluarkan karya terbaiknya untuk ditantang dan diseleksi oleh KPK”, ujar peneliti di Center for Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zaenur Rohman, beberapa waktu lalu.
Presiden Institut Indonesia Calling (IM57+), Mochamad Praswad Nugraha menilai, dugaan konflik kepentingan sangat kuat mengingat lagu tersebut diciptakan oleh istri Firli.
Selain itu, penyerahan hak cipta lagu tersebut melibatkan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly.
“KPK bukan urusan keluarga dan pemberantasan korupsi tidak perlu himne, itu sangat ironis. Jika kita ingin mendengar sedikit lebih jelas menggunakan hati nurani kita, tidak perlu mempersulit komposisi lagu.”, Praswad menceritakan CNNIndonesia.com, Kamis (17/2).
“Karena lagu antikorupsi yang sesungguhnya ada pada tangisan penderitaan rakyat korban bansos yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh KPK, tangisan ribuan mahasiswa korban aksi Reformasi Corruzione 2019, tangisan dari warga Desa Wadas, tangisan para korban PHK akibat krisis pandemi yang sedang berlangsung dapat memberikan JHT [Jaminan Hari Tua] hingga usia 56 tahun nanti,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Presiden KPK Alexander Marwata mengatakan lagu Mars & Himne KPK merupakan pemberian dari istri Firli.
Dia mengatakan, lirik lagu tersebut mendorong staf KPK untuk membasmi korupsi.
Alex menolak penilaian sejumlah pihak terhadap konflik kepentingan (CoI) di balik uji coba lagu tersebut.
“Mana CoInya? Tidak baik kalau ada warga yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi dengan menciptakan lagu-lagu yang bisa memperkuat semangat pegawai KPK untuk memberantas korupsi,” kata Alex.
Sebagai informasi, Firli merupakan satu-satunya komisioner yang paling sering melapor ke Badan Pengawas KPK.
Ia sebelumnya dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan kode etik terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Firli juga diberitakan mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN melalui metode penilaian Tes Wawasan Nasional (TWK).
Trawl Lagu KPK, Istri Firli: Seperti Bisnis Keluarga dan Gimmick
Peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai sikap Presiden KPK Firli Bahuri yang menyerahkan penghargaan kepada istrinya, Ardiana Fitri, sebagai tindakan yang tidak pantas. .
Dina, sapaan akrab Ardiana, mendapat penghargaan dari suaminya sebagai presiden KPK atas usahanya menciptakan lagu untuk lembaga antikorupsi.
“Tidak pantas. Termasuk potensi benturan kepentingan. Ujung-ujungnya KPK seolah menjadi bisnis keluarga,” kata Zaenur saat dikonfirmasi, Jumat (18/2).
Menurut Zaenur, patut dipertanyakan kapan Dina yang mengantri untuk menggubah Lagu KPK. Keputusan seperti itu tentu berisiko melanggar prinsip pencegahan benturan kepentingan.
“Kita tidak bicara dibayar atau tidak. Jelas tidak dibayar, tapi lagunya nanti jadi identitas, bagian KPK nanti dibuat istri presiden KPK,” kata Zaenur.
“Menurut saya, ada risiko potensi konflik atau bunga dan itu berarti KPK sendiri tidak memitigasi risiko ini,” lanjutnya.