Meningkatkan Keadilan Reformasi Hukum Perpajakan – Reformasi hukum perpajakan menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa beban pajak terbagi secara adil, dan bahwa semua lapisan masyarakat dan pelaku usaha tunduk pada aturan yang sama. Berikut adalah beberapa aspek reformasi hukum perpajakan yang dapat meningkatkan keadilan:
Pembaruan Struktur Pajak
Meningkatkan keadilan dapat dimulai dengan pembaruan struktur pajak. Evaluasi kembali tarif pajak untuk memastikan bahwa mereka adil dan seimbang, sehingga beban pajak tidak memberatkan golongan masyarakat tertentu.
Penghapusan Sistem Pajak Tidak Adil
Mengidentifikasi dan menghapus atau memodifikasi insentif pajak yang mungkin menguntungkan sektor tertentu atau kelompok orang dengan keuntungan yang tidak adil. Ini termasuk meninjau ulang pajak penghasilan yang dapat dihindari dan menutup celah perpajakan yang memungkinkan pengelakkan pajak.
Pemberlakuan Pajak atas Keuntungan Kapital
Memastikan bahwa keuntungan kapital dikenai pajak dengan proporsional, sehingga tidak ada penghindaran pajak yang tidak adil oleh investor dan pelaku pasar modal.
Perluasan Dasar Pajak
Meningkatkan dasar pajak dengan menyertakan lebih banyak sumber pendapatan dan kekayaan, sehingga lebih banyak orang dan entitas bisnis tunduk pada kewajiban pajak. Ini dapat mencakup peninjauan ulang peraturan pajak untuk menyertakan penghasilan digital dan transaksi lintas batas.
Peningkatan Pemeriksaan dan Penegakan Hukum
Meningkatkan kapasitas pemeriksaan pajak dan penegakan hukum untuk mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan penindakan hukum dapat menjadi insentif yang efektif untuk memastikan kepatuhan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan perpajakan. Publik harus memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai kebijakan perpajakan, pengeluaran, dan manfaat yang dihasilkan.
Peningkatan Pendidikan Pajak
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan. Hal ini dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
Inklusivitas Pajak
Meningkatkan inklusivitas pajak dengan menyesuaikan kebijakan perpajakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Pajak konsumsi, misalnya, bisa diatur agar tidak memberatkan golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Perjanjian Perpajakan Internasional
Meninjau kembali dan memperbarui perjanjian perpajakan internasional untuk menghindari tumpang tindih dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan. Dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kebutuhan bersama.
Meningkatkan keadilan melalui reformasi hukum perpajakan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan menegakkan kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.